Hukum dan Pranata Pembangunan

KRITIK DAN SARAN TENTANG PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT N OMOR 14/PRT/M/2017 ( PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG) Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Hukum dan Pranata Pembangunan (HM032203) Disusun Oleh: Ibrahim Husein                                  22317798 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2020 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Ayat (4) Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas pada bangunan gedung. Kritik : Pengunjung bangunan gedung juga melakukan aktivitas didalam gedung t...

KRITIK DAN SARAN TENTANG UU NOMOR 4 TAHUN 1992 (PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN) DAN UU NOMOR 24 TAHUN 1992 (PENATAAN RUANG) Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Hukum dan Pranata Pembangunan (HM032203) Disusun Oleh: Ibrahim Husein                                  22317798 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2020 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB II ASAS DAN TUJUAN PASAL 4 d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan bidang-bidang lain. Saran : Bagian d; jelaskan lebih detil apa saja bidangnya, karena jika hanya menggunakan kata bidang-bidang lain itu terlalu bersifat universal karena ada hal-hal yang tidak boleh sampai disalahgunak...

TATA HUKUM PERATURAN NEGARA DAN DAERAH TENTANG HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Hukum dan Pranata Pembangunan (HM032203) Disusun Oleh: Ibrahim Husein                                  22317798 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2020 KAJIAN TEORI, LANDASAN HUKUM, DAN PENJABARAN PASAL-PASAL 1.1.           PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN Apa yang dimaksud dengan Hukum Pranata Pembangunan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;” atau “undang- undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidu...